Pemakzulan Khalifah

25 Apr

     Sesungguhnya khalifah dioroyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah kepada orang yang dinilai memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas diatas ummat adalah wajib berdasarkan Ijama’ ulama.

Hal tersebut guna menunjukkan eksistensi ummat islam serta untuk melindungi ummat dari pengaruh imperialis barat  dan penjajahan jahiliyah barat dengan segala caranya.[1]

Sebagian orang berpendapat bahwa pengangkatan ulama wajib berdasarkan akal, sebab watak orang yang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (pemimpin) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, penjajahan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar daulah. Tanpa adanya khilafah maka akan terjadi kerusuhan massa (chaos ) yang mengakibatkan stabilitas terganggu dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.

Sebagian kelompok berpendapat bahwa pengangkatan imam (khilafah) hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Imamah bertugas mengurusi urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal mengkategorikan hal tersebut sebagai ibadah dan tidak mewajibkan adanya imamah. Namun syariat menghendaki bahwa segala persoalan itu diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam agama.[2] Allah swt berfirman:

            “ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosul dan Ulil amri diantara kalian” (QS. An Nisa : 59 )

Rumusan masalah

Adapun pembahasan makalah ini kami rumuskan sebagai berikut :

  1. Apakah boleh melakukan pemaksulan kepada Khalifah (Kepala Negara) yang sah.
  2. Bagaimana cara memakzulkan Khalifah ( Kepala negara ).

Pembahasan

  1. I.                  Kapan Khalifah Bisa dimakzulkan

     Jika khalifah telah melaksanakan semua hak-hak ummat yang menjadi kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan haknya dari ummat yaitu untuk diataati dan ditolong selagi ia tetap dalam kebenaran.

Khalifah berhak memegang tugas sebagai kekhalifahan sampai meninggal

Akan tetapi ada beberapa kondisi yang dapat menjadikan khalifah kehilangan haknya dan terancam untuk dimakzulkan. Kondisi tersebut adalah[3] :

  1. 1.      Cacat dalam keadilannya

Adapun cacat dalam keadilannya alias fasik terbagi menjadi dua bagian.

Pertama, fasik karena syahwat terkait dengan tindakan-tindakan tubuh , maksudnya mengerjakan larangan dan kemungkaran karena mengikuti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu.

Karena kefasikan ini ia tidak dapat duduk mejadi khalifah, dan jika ia telah didaulat menjadi khalifah maka ia harus dengan rela hati diturunkan. Jika ia telah kembali kepada keadilan, ia tidak dapat menjadi khalifah kecuali dengan baiat yang baru.

Ada sebagian ulama fiqh  yang berpendapat bahwa jika khalifah terjatuh dalam kefasikan dan sebelum di makzulkan khalifah telah bertaubat maka ia berhak melanjutkan kekhalifahan[4].

Kedua, adalah terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Ia menafsirkan syubhat dengan tidak sesuai kebenaran. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa syubhat menyebabkan seseorang dilarang diangkat menjadi khalifah dan membatalkan imamah yang diimpinnya.

Sebagian besar ulama basrah berkata,”Sesungguhnya syubhat tidak menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah dan ia tidak harus mundur dari kekhalifahan , sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi.

Jumhur fuqaha menetapkan kaidah umum bahwa umat islam berhak meurunkan khalifah dari jabatannya dengan alasan ia telah melakukan kefasikan atau syubhat atau hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan legal untuk melepaskannya dari jabatan. Semisal ia telah melakukan hal yang merusak tatanan agama atau kacaunya permasalahan agama.[5]

  1. 2.      Cacat Tubuh Pada Khalifah

Pertama,hilangnya panca indra (naqshul hawas). Orang yang tidak mempunyai kemampuan melihat tidak boleh diangkat menjadi khalifah, begitu juga jika kecacatan itu terjadi setelah ia menjabat sebagai khalifah maka ia harus turun dari jabatannya. Adapun cacat tuli dan bisu ulama bersepakat bahwa orang yang tuli dan bisu tidak dapat diangkat mejadi khalifah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila kecacatan tersebut terjadi setelah menjabat menjadi khalifah. Sebagian berpendapat bahwa ia tetap sah menjadi khalifah dan sebagian yang lain membatalkan.

Kedua, hilangnya anggota badan ( naqshul adha ). Hilangnya sebagian anggota tubuh ada yang mengakibatkan pengangkatan khalifah tidak sah baik kecacatan tersebut terjadi sebelum atau sesudah baiat. Yang termasuk kategori ini adalah hilangnya anggota badan yang menyebabkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Seperti hilangnya kedua tangan, hilangnya kedua kaki. Ada perbedaan pendapat ulama apabila anggota badan yang hilang tidak mengganggu pekerjaan.

Ketiga,tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas kekhalifahan (naqshut tasharruf).  Kondisi ini bisa terjadi karena adanya pihak lain yang mengendalikan (al hijr) atau karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain ( al Qahr ). Maksud al hijr adalah adanya pihak lain semisal kawan atau saudara khalifah yang mengendalikan dan berperan dalam menetukan kebajikan kekhalifahan. Akan tetapi jika yang mengendalikan termasuk orang shalih dan kebijakan yang diambil bermanfaat dan tepat untuk kemaslahatan ummat maka hal tersebut tidak mengganggu kedudukan khalifah.

Adapun yang dimaksud dengan al qohr adalah suatu kondisi dimana seseorang berada dalam tekanan dan paksaan musuh, dan tidak bisa lepas dari tekana tersebut. Orang seperti dalam kondisi ini tidak boleh diangkat menjadi khalifah. Karena tidak mampu memikirkan kondisi ummat. Adapun jika kondisi ini terjadi ditengan masa kekhalifahan maka boleh menurunkan dan menggantinya dengan yang lain[6].

  1. II.               Cara memakzulkan Khalifah

Sejarah telah mencatat bahwa dua dari empat khulafaur rasyidin berakhir dengan pemakzulan. Khalifah Utsman bin Affan RA dan Khalifah Ali bin Abi Thalib harus kembali kepada Allah dengan syahid ditangan para pemberontak.

Rasulullah saw telah mengabarkan kepada Utsman bin Affan bahwa fitnah tersebut akan terjadi dan dia akan diminta agar mengundurkan diri dari jabatan kekhaifahan . kemudian Rosulullah saw memerintahkan agar ia jangan memenuhi permintaan tersebut.[7]

Ada perbedaan cara antara Mu’tazilah dan Ahlus sunnah wal Jama’ah dalam memakzulkan Khalifah.

  • Mu’tazilah

Cenderung menggunakan pemaksaan bahkan menghalalkan darah para khalifah yang dianggap telah menyeleweng dari hukum islam.

Ibnu Muljam berjanji akan membunuh Ali bin Abi Thalib dan Al burak bin Abdillah akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan Amr bin Bakr berjanji akan membunuh Amr bin Ash. Mereka menganggap bahwa ketiganya adalah pemimpin sesat. Mereka bersepakat akan membunuh ketiganya pada 17 Ramadhan 40 H. Dari ketiganya hanya Ibnu Muljam yang sukses, sedangkan Muawiyah hanya menderita luka-luka.[8]

  • Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Jumhur Fuqoha bersepakat atas kaidah yang menyatakan bahwa ummat islam berhak mencabut jabatan khalifah dengan alasan yang tepat,namun mereka berbeda pendapat jika pencopotan itu berakibat pada kerusuhan massa (chaos). Sebagian berpendapat pencopotan harus tetap dijalankan meskipun menimbulkan fitnah, sedangkan sebagian yang lain berpendapat ummat harus mengambil yang paling sedikit mudharatnya. Dan sebagian yang lain berpendpat bahwa pencopotan itu haram jika dimungkinkan akan Chaos, meskipun khalifah tersebut pantas untuk dicopot.[9]

 

  1. III.              Mekanisme Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

UUD 1945 pasca amandemen telah mengatur tentang mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden melalui tiga lembaga negara yaitu : DPR,MK dan MPR. Untuk pertama kalinya, DPR melakukan penyelidikan dengan menggunakan hak angket, selanjutnya DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan hak angket. Atas penggunaan hak menyatakan pendapat ini,DPR melakukan sidang paripurna. Sidang paripurna harus dihadiri 2/3 dari anggota DPR dan keputusan harus diambil 2/3 dari anggota DPR yang hadir. Permohonan diajukan oleh DPR atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan atau wakil presiden untuk selanjutnya paling lama sembilan puluh hari setelah permohonan DPR diterima oleh MK, maka MK wajib memeriksa,mengadili dan memutus konstitusionalitas Presiden dan atau Wakil Presiden atas dugaan DPR tersebut.

Setelah MK memutus Presiden dan atau Wakil Presiden bersalah dengan melanggar hukum dan konstitusi, maka DPR menyelenggarakan paripurna untuk meneruskan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usul DPR untuk pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul DPR. Keputusan pemberhentian di MPR dilakukan dengan cara voting oleh anggota MPR. Sebelum pemberhentian, Presiden dan tau Wakil Presiden mempunyai hak menyampaikan penjelasan di depan sidang paripurna MPR.

Dalam sejarah bangsa Indonesia telah terjadi dua kali pemakzulan Presiden. Yaitu pemakzulan Presiden Soekarno terkait dengan pemberontakan G 30 S PKI sehingga suhu politik memanas dan menyulut tuntutan yang besar kepda Presiden Soekarno untuk segera membubarkan PKI dan meminta pertanggung jawaban Presiden.

Kedua, adalah pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid terkait dengan dana Yanatera Bulog senilai 35 Milyar dan dana bantuan Sultan Brunei senilai US$ 2 juta . hal ini memaksa 236 anggota DPR mengajukan hak mengadakan penyelidikan yang berujung pemakzulan Presiden.

Daftar Pustaka:

  1. Al Qur anul Karim
  1. Yusuf qordhawi, Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al quran dan Sunnah, Jakarta:  Pustaka kautsar,1997

3 .    Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah,Jakarta:  Darul Falah, 2007

4 .    Said Hawwa, Al Islam, Jakarta: Al I’tishom,2005

5.     Ibnu Katsir,Perjalanan Hidup empat khalifah Rasul yang Agung,Jakarta:Darul Haq,2004

 


[1] Yusuf qordhawi, Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al quran dan Sunnah,(Jakarta, Pustaka kautsar,1997),hlm.19.

[2] Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah,(Jakarta, Darul Falah, 2007 ).hlm.1

[3] Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah,(Jakarta, Darul Falah, 2007 ).hlm.26

[4] Said Hawwa, Al Islam, (Jakarta,Al I’tishom,2005).hlm.499

[5] Said Hawwa, Al Islam, (Jakarta,Al I’tishom,2005).hlm.500

[6] Said Hawwa, Al Islam, (Jakarta,Al I’tishom,2005).hlm.500-501

( dirangkum dari al ahkam al sulthoniyyah, al mawardi,hlm. 27-34 )

[7] Ibnu Katsir,Perjalanan Hidup empat khalifah Rasul yang Agung,(Jakarta,Darul Haq,2004).hlm.381

[8] Ibnu Katsir,Perjalanan Hidup empat khalifah Rasul yang Agung,(Jakarta,Darul Haq,2004).hlm.411

[9] Said Hawwa, Al Islam, (Jakarta,Al I’tishom,2005).hlm.500

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: